Profile PPID

Profile Singkat PPID

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagai mana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk bekomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 421/ HUMPRO / 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana direvisi dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 163 / HUMPRO / 2017 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Linkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

  • Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada penyediaan regulasi dan kebijakan, penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan anggaran responsif gender dan pendampingan implementasi PPRG.
  • Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  • Penguatan Lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan focus pada penanganan wilayah on the spot
  • Pemenuhan hak anak dengan focus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan menyediakan berbagai regulasi, kebijakan, penguatan kelembagaan.
  • Penguatan dan peningkatan peran Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.
Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Layanan Informasi publik dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

  • 1 Meja Layanan Informasi dan 1 Kursi Petugas
  • 1 Set Kursi Tamu di Ruang Tunggu
  • 1 Unit Monitor / TV
  • 1 Unit Kotak Saran