Tugas Dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat Sama halnya dengan Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  2. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  6. Pelaksanaan administrasi Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  7. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala Daerah Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan Perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

  1. Penetapan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  2. Perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak.
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan, data gender dan anak.
  4. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak perlindungan perempuan, data gender dan anak.
  5. Penyelenggaraan kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan perlindungan dan pemenuhan hak anak perlindungan perempuan, data gender dan anak.
  6. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 7. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
  8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di Bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
  9. Pelaksanaan fungsi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
b. Sekretariat

Mempunyai tugas menyiapkan bahan, perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian umum, pengelola keuangan dan asset serta bertanggungjawab memipin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, secretariat mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di lingkungan secretariat
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan asset
  3. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  4. Pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur serta keuangan dan asset di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  5. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Sekretariat.
  8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidangsekretariat.
  9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan dinas
  10. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesektariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang kesetaraan gender bidang ekonomi, politik dan hukum, kesetaraan gender di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan pembangunan keluarga, kualitas keluarga, peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kualitas hidup perempuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang kualitas hidup perempuan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di bidang kualitas hidup perempuan
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender, bidang ekonomi, politik dan hukum
  3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesetaraan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga.
  4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pembangunan keluarga
  5. Pengkoordinasiaan dan sinkronisasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender
  6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kualitas hidup perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kualitas hidup perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kualitas hidup perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan dan kesetaraan gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan.
  10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kualitas hidup perempuan. Pelaksanaan tugas lain di bidang kualitas hidup perempuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan
d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak, korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus, tumbuh kembang anak serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang
  3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus
  4. Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan di bidang tumbuh kembang anak
  5. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak
  6. Penyiapan bahan dan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak
  7. Pengkoordinasiaan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak
  8. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak
  9. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak
  10. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak
  11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan anak dalam kondisi darurat dan berkebutuhan khusus
  12. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak
  13. Pelaksanaan tugas lain di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Bidang Perlindungan Perempuan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan perempuan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas:

  1. Penyusunan program kerja di bidang perlindungan perempuan
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidnag pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang.
  3. Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga
  4. Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan dalam situasi dan kondisi darurat atau khusus
  5. Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan perlindungan perempuan
  6. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan
  7. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan perempuan
  8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan
  9. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan perempuan
  10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan perempuan
  11. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan perempuan
  12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan perempuan.
f. Bidang Data Gender dan Anak

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengolahan data perempuan dan anak, analis dan penyajian data perempuan dan anak, partisipasi masyarakat serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan di Bidang Data Gender dan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Data Gender dan Anak mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan program kerja di bidang data gender dan anak
  2. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengumpulan dan pengolahan data perempuan dan anak
  3. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang analis dan penyajian data perempuan dan anak
  4. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang partisipasi masyarakat
  5. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di bidang data gender dan anak serta partisipasi masyarakat
  6. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang data gender dan anak serta partisipasi masyarakat
  7. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang data gender dan anak serta partisipasi masyarakat
  8. Penyelenggraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang data gender dan anak serta partisipasi masyarakat
  9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang data gender dan anak serta partisipasi masyarakat
  10. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data gender dan anak serta partisipasi masyarakat
  11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di data gender dan anak serta partisipasi masyarakat.